Bandung, 24 Oktober 2024 – Dalam rangka menjawab tantangan aksesibilitas dokumen hukum bagi masyarakat disabilitas, Biro Hukum Kemenkeu bekerja sama dengan komunitas difabel dan startup teknologi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Dokumen Hukum Suara: Inovasi Akses Informasi Inklusif”.

Kegiatan ini bertempat di Hotel Santika Premier Bandung dan dihadiri oleh praktisi hukum, pakar disabilitas, serta pengembang sistem TTS (text-to-speech). Diskusi menyoroti pentingnya transformasi regulasi dalam format audio yang mudah diakses dan dilisensikan untuk kepentingan publik.

Salah satu hasil dari FGD ini adalah kesepakatan pilot project pembuatan audiobook hukum untuk lima jenis peraturan yang paling sering diakses oleh publik. Teknologi yang digunakan mencakup sintesis suara dengan aksen lokal, serta integrasi dengan aplikasi JDIH versi Android.

Proyek ini diharapkan menjadi awal dari sistem hukum nasional yang tidak hanya canggih, tapi juga inklusif bagi seluruh kalangan, termasuk penyandang disabilitas netra dan tunarungu.